PKS Bandingkan Tax Amnesty dengan Penghapusan Pajak Kendaraan dan SIM Seumur Hidup

Home / Berita / PKS Bandingkan Tax Amnesty dengan Penghapusan Pajak Kendaraan dan SIM Seumur Hidup
PKS Bandingkan Tax Amnesty dengan Penghapusan Pajak Kendaraan dan SIM Seumur Hidup Mustofa Kamal saat menerima Replika SIM C dari Milenial028. (FOTO: Alfi Dimyati/TIMES Indonesia)

TIMESBANDUNG, JAKARTAPKS (Partai Keadilan Sejahtera) menilai kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hanya berpihak kepada pengusaha besar dan tidak dengan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut jauh berbeda dengan program penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup. Sebab, program tersebut sangat berpihak kepada rakyat menengah ke bawah.

"Sepeda motor ini kan sudah menjadi transportasi massal masyarakat bahkan hingga ke dusun-dusun dikampung," kata Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat menerima Milineal028 di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Minggu (17/03/2019).

"Dzolim kalau negara memberikan tax amnesty kepada orang-orang kaya tapi tidak memberikan kemudahan pajak kepada rakyat kecil (mewajibkan rakyat membayar pajak motor tahunan)," lanjut dia.

Mustofa mengakui bahwa penghapusan pajak sepeda motor berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari pajak.

Hal tersebut, lantaran pajak sepeda motor berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Selain itu, pajak sepeda motor juga menyumbang pendapatan daerah dari Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

Meski demikian, dia tetap keukeuh memperjuangkan penghapusan pajak Sepeda Motor. Sebab, ratusan juta pengguna sepeda motor, mayoritas adalah rakyat menengah kebawah.

"Kita sudah melakukan penghitungan. Pengurangan pajak itu tidak signifikan (bagi PAD)," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Daerah bisa mencari jalan keluar yang kreatif untuk mencari pendapatan asli daerahnya, ketimbang harus terus memungut pajak dari rakyat menengah kebawah.

"Lebih baik pemerintah daerah lebih kreatif lagi dalan mencari pendapatan yang lain. Kan masih banyak ya. Potensi (pendapatan) dari daerah untuk mencari pendapatan aslinya," katanya.

Sementara itu, mengenai pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS meyakini hal ini juga sangat membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat yang terus meningkat. Selain itu, pemberlakuan SIM seumur hidup juga bisa menutup peluang adanya praktik-praktik pungli dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com