Raih Opini WTP, Kemensos RI Dapat Apresiasi dari Komisi VIII DPR RI

Home / Berita / Raih Opini WTP, Kemensos RI Dapat Apresiasi dari Komisi VIII DPR RI
Raih Opini WTP, Kemensos RI Dapat Apresiasi dari Komisi VIII DPR RI Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita saat Raker dengan Komisi VIII DPR RI. (FOTO: Ivan Iskandaria/TIMES Indonesia)

TIMESBANDUNG, JAKARTAKemensos RI (Kementerian Sosial) mendapat apresiasi dari sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI terkait meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada rapat kerja (raker) dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily didampingi tiga Wakil Ketua Komisi yakni Deding Ishak, Sodik Mudjahid, Iskan Qolba Lubis, dan Marwan Dasopang.

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan ada tiga hal penting yaitu evaluasi anggaran Kementerian Sosial TA 2018, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2020, dan Pagu Indikatif TA 2020.

"Terkait evaluasi anggaran, dijelaskan bahwa dari Anggaran Kementerian Sosial TA 2018 sebesar Rp43.393.136.929.000, telah dapat direalisasikan sebesar Rp41.234.142.871.044, atau sebesar 95.02 persen," kata Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Mensos menambahkan adapun untuk Anggaran Kementerian Sosial TA 2019 ditetapkan sebesar Rp58.966.502.006.000. Sampai dengan 17 Juni 2019, telah berhasil direalisasikan sebesar Rp36.391.051.247.006, atau sekitar 61,71 persen.

Adapun untuk Anggaran Kementerian Sosial TA 2018 yang masih belum terealisasi menurut Mensos, hal itu disebabkan oleh sejumlah kendala. Di unit Sekretariat Jenderal misalnya, secara umum, semua kegiatan terlaksana dengan baik.

“Adanya sisa anggaran dikarenakan efisiensi karena selisih nilai tiket dan sisa kontrak. Juga karena anggaran yang dialokasikan untuk Rapat Pansus RUU Peksos tidak digunakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Mensos menyatakan, untuk target capaian program pada setiap satuan kerja (satker) hampir semua memenuhi target termasuk Opini WTP, memang ditargetkan mencapai WTP.

Dalam paparannya, Mensos juga menjelaskan bahwa sejumlah capaian program bahkan berjalan melebihi target yang ditetapkan. Di antara capaian program yang melebihi target itu antara lain verifikasi data terpadu dari target 96.700.000 jiwa realisasinya 99.869.157 jiwa (103,28 persen), dan nilai kepuasan stakeholder dari target 75 realisasinya 77,80 (103,73 persen).

Kemudian untuk audit unit pelaksana teknis (UPT) pada Dirjen Rehsos dari target 26 UPT terealiasi sebanyak 32 UPT (123,08 persen), dan untuk Korban Bencana Alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar ditargetkan 92.000 orang, terealisasi 607.643 orang (660,48 persen).  Dan masih banyak lagi.

Dalam kesempatan ini, Mensos juga menanggapi berbagai masukan yang disampaikan anggota dewan. Yang cukup mendapat perhatian adalah isu penguatan data terpadu sejalan dengan masih adanya berbagai persoalan seperti masih ada masyarakat yang mampu tapi menerima bansos, masalah labelisasi rumah penerima bansos, dan juga bansos yang diklaim sebagai program pemerintah daerah.

Menanggapi hal ini, Mensos menyatakan, Kementerian Sosial serius menangani masalah inclusion error dan exclusion error pada data kemiskinan ini agar bisa dihilangkan.

“Kami bukan hanya concern pada up-date data, namun juga mengawasi dengan ketat prosesnya,” kata Mensos.

Sikap serius Kemensos, kata Mensos, ditunjukkan dengan kerja sama dengan Mabes Polri untuk membentuk Satuan Tugas Pengamanan Bansos, untuk memastikan proses yang berjalan di lapangan tidak ada pelanggaran.

“Ini untuk memastikan bahwa KPM yang tidak berhak menerima, tidak boleh menerima bansos. Polisi kita libatkan karena mereka punya aparat sampai ke bawah,” kata Mensos.

Menyinggung soal labelisasi rumah dengan stiker Pra-Sejahtera, Mensos menyatakan, hal tersebut sebenarnya murni kearifan lokal.

“Ini tidak ada instruksi resmi dari Kemensos RI, jadi murni kearifan lokal. Masyarakat memiliki prakarsa sendiri. Nah yang resmi memang kami meminta agar di kantor desa dipasang nama-nama KPM,” kata Mensos Agus. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com