PMII Kabupaten Malang Dukung Revisi UU KPK

Home / Berita / PMII Kabupaten Malang Dukung Revisi UU KPK
PMII Kabupaten Malang Dukung Revisi UU KPK Ilustrasi - Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi dengan cara menutup logo KPK di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, (Foto: Iwan Tri wahyudi/Fajar Indonesia Network)

TIMESBANDUNG, MALANG – Pengurus Cabang PMII Kabupaten Malang, menyatakan sikapnya bahwa mendukung upaya revisi UU KPK yang selama ini menjadi perdebatan pro-kontra dari banyak pihak. Upaya DPR untuk merevisi UU KPK dinilai adalah langkah baik.

Dukungan atas rencana revisi UU KPK tersebut adalah hasil kajian diinternal PC PMII Kabupaten Malang yang dihadiri oleh pengurus Rayon dan Komisariat. "Hasil kajiannya, setuju ataa revisi UU KPK," tegas Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Kabupaten Malang Muhammad Ruji, kepada TIMES Indonesia, Kamis (12/9/2019) malam.

PMII Kabupaten Malang mendukung penuh revisi UU KPK. Hal itu dikarenakan ada beberapa pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

PMII-Kab-Malang.jpg

"Kalau dilihat dari lahirkan dan tujuan dibentuknya KPK, sebagai super body dalam penegakan hukum soal tindak pidana korupsi. Karena kepolisian dan Kejaksaan tidak maksimal dalam penegakan kasus korupsi," katanya.

KPK itu adalah lembaga pelaksana dari UU bukan pembuat UU. Yang membuat UU adalah legeslatif dan eksekutif. "Semua UU boleh direvisi. Serahkan saja revisi UU itu pada lembaga yang memiliki kewenangan. Jangan ada sikap saling tidak percaya. Apalagi menuduh secara kelembagaan, bahwa yang memiliki kinerja baik hanya KPK," jelasnya.

Dalam UU KPK ada beberapa yang memang perlu untuk direvisi. Seperti SP3 dan penyadapan. Karena menyangkut soal Hak Asasi Manusia. "Itulah pentingnya harus direvisi," ujarnya.

Bagi pasal yang sudah tepat, tidak penting untuk direvisi. Begitu juga kata Ruji, jika akan ada tambahan pasal yang selama ini belum ada, bisa ditambah. Selama itu untuk kebaikan Indonesia dan kinerja KPK. "Bahkan akan lebih bagus untuk KPK," terangnya.

Diakui atau tidak, memang harus ada evaluasi bagi kinerja KPK. Apalagi KPK adalah lembaga vital untuk melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penindakan dan pencegahannya. 

"Bukan dengan adanya KPK malah marak kasus korupsi. Ini yang tidak benar. Dari itu, upaya pencegahan harus juga terus dilakukan. Jangan hanya kasus OTT yang ramai di publik, tapi proses pencegahannya tidak maksimal," harapnya.

Jangan sampai kewenangan di KPK disalah gunakan oleh oknum anggota KPK. Mulai dari aturan penyadapan, penindakan dan pencegahan. Bahkan harus ada Badan Pengawas yang dari eksternal KPK.

Di umur lembaga KPK yang sudah berjalan 17 tahun tambah Ruji, kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia terlihat malah semakin marak. Ini harus dicari mengapa hal itu terjadi.

Padahal tujuan awal dibentuknya KPK karena kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak maksimal dalam penegakan kasus korupsi. Artinya, persoalannya bukan karena tidak maksimalnya lembaga kepolisian dan kejaksaan. Tapi ada sistem yang salah di negeri ini yang harus diperbaiki bersama.

"Kondisi demikian itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua. Yang jelas, revisi UU KPK juga dibolehkan dalam UU. Sah saja DPR berencana mau merevisi UU KPK. Jika tujuannya itu baik untuk perbaikan kinerja KPK, kita dukungan revisi UU KPK," katanya.

Terakhir, Ruji atas nama PC PMII Kabupaten Malang menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab KPK. Tapi tugas kita semua, rakyat Indonesia. Terutama bagi KPK, kepolisian dan Kejaksaan. "Harus selalu bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita dukung revisi UU KPK," katanya.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com