Dua Omnibus Law Segera Diajukan Pemerintah ke DPR RI, Ini Detailnya

Home / Ekonomi / Dua Omnibus Law Segera Diajukan Pemerintah ke DPR RI, Ini Detailnya
Dua Omnibus Law Segera Diajukan Pemerintah ke DPR RI, Ini Detailnya Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (Foto: Setkab RI for TIMES Indonesia)

TIMESBANDUNG, JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan dua omnibus law itu diajukan demi memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

"Ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan," katanya.

Menurut Airlangga, substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster yaitu:

  1. Penyederhanaan Perizinan
  2. Persyaratan Investasi,
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
  5. Kemudahan Berusaha
  6. Dukungan Riset dan Inovasi
  7. Administrasi Pemerintahan
  8. Pengenaan Sanksi
  9. Pengadaan Lahan
  10. Investasi dan Proyek Pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi

Sementara Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu:

  1. Pendanaan Investasi
  2. Sistem Teritori
  3. Subjek Pajak Orang Pribadi
  4. Kepatuhan Wajib Pajak
  5. Keadilan Iklim Berusaha
  6. Fasilitas

Airlangga menyatakan hingga saat ini telah teridentifikasi sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ia pun menerangkan bahwa satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster. Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku siap melaporkan hasil pembahasan Omnibus Law kepada Presiden RI Jokowi, termasuk penyelesaian Naskah Akademik dan draft RUU Omnibus Law, untuk kemudian diserahkan ke DPR RI. "Kemudian paralel dengan pembahasan bersama DPR RI nanti, kita juga akan mulai menyiapkan regulasi turunannya," sambungnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com